Oleh: Sahrul Takim
Ketika bangsa memperingati jasa para pahlawan, kita perlu bertanya: sudah sejauh mana negara memperjuangkan hak pendidikan anak-anak di wilayah kepulauan? Sebab kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada upacara, tetapi harus hadir dalam bentuk sekolah yang mudah dijangkau, guru yang tersedia, dan masa depan yang tidak dibatasi oleh jarak.
Pendahuluan: Memaknai kepahlawanan dari ruang kelas
Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan Nasional. Kita mengenang keberanian para pejuang yang mempertaruhkan jiwa dan raganya demi kemerdekaan. Mereka berjuang agar generasi setelahnya dapat hidup lebih baik, memiliki kesempatan yang sama, dan menikmati kemerdekaan tanpa penindasan.
Namun, di tengah peringatan yang penuh penghormatan itu, ada satu pertanyaan yang patut kita ajukan, khususnya bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Sula:
Apakah anak-anak Sula benar-benar telah menikmati kemerdekaan dalam memperoleh pendidikan?
Pertanyaan ini bukan sekadar retorika. Ia lahir dari kenyataan bahwa akses pendidikan di daerah kepulauan tidak selalu sesederhana yang dibayangkan. Bagi sebagian anak, sekolah mungkin hanya berjarak beberapa menit dari rumah. Tetapi bagi anak-anak di wilayah tertentu di Kepulauan Sula, perjalanan menuju sekolah dapat berarti menempuh jarak yang jauh, melewati jalan yang belum memadai, bergantung pada transportasi laut, menghadapi keterbatasan biaya, atau bahkan harus meninggalkan kampung halaman untuk melanjutkan pendidikan.
Di sinilah persoalan pendidikan perlu dilihat secara lebih mendalam. Sebab pendidikan bukan hanya tentang tersedianya gedung sekolah, melainkan tentang kemampuan negara memastikan setiap anak dapat mencapai sekolah, mengikuti pembelajaran dengan layak, dan menyelesaikan pendidikannya.
Kita tidak boleh membiarkan anak-anak di Kepulauan Sula mewarisi keterbatasan hanya karena mereka dilahirkan di wilayah kepulauan.
Membaca data: Ada persoalan yang tidak boleh disembunyikan
Untuk memahami persoalan pendidikan di Kepulauan Sula, kita perlu meninggalkan pendekatan yang hanya mengandalkan kesan dan pernyataan seremonial. Kebijakan pendidikan harus dibangun berdasarkan data yang dapat diperiksa.
Salah satu rujukan penting adalah publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sula, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Sula 2024 dan Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Angka 2025.
Data BPS mengenai Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan gambaran yang perlu menjadi perhatian serius.
Angka Partisipasi Murni (APM) Kepulauan Sula pada tahun 2022–2023 dalam publikasi BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kepulauan Sula 2024. SD 96.15%, SMP 72.66% sedangkan SMA 69.86%. (Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Sula, Statistik Kesejahteraan Rakyat 202.
APM mengukur proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya.
Angka tersebut memperlihatkan persoalan yang cukup jelas. Pada jenjang SD, APM mencapai 96,15 persen. Namun, ketika memasuki SMP, angkanya turun menjadi 72,66 persen. Pada jenjang SMA, kembali turun menjadi 69,86 persen.
Artinya, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil proporsi anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan pada jenjang yang sesuai.
Tentu, APM bukan angka putus sekolah dan tidak boleh ditafsirkan bahwa seluruh anak yang tidak tercakup dalam angka tersebut telah berhenti sekolah. Namun, penurunan ini merupakan sinyal penting mengenai persoalan keberlanjutan pendidikan, ketepatan jenjang, dan akses menuju pendidikan menengah.
Pertanyaan berikutnya adalah: mengapa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sulit anak-anak Sula melanjutkan sekolah?
Apakah karena jarak sekolah? Keterbatasan transportasi? Kondisi ekonomi keluarga? Ketersediaan sekolah? Atau kombinasi berbagai persoalan tersebut?
Pemerintah seharusnya menjawabnya melalui pemetaan berbasis desa, bukan sekadar menyampaikan angka partisipasi pendidikan secara umum.
1. Persoalan sesungguhnya bukan hanya putus sekolah, tetapi akses menuju sekolah
Kepulauan Sula memiliki karakter geografis yang berbeda dengan daerah perkotaan. Wilayahnya terdiri atas pulau-pulau dan permukiman yang tersebar. Kondisi ini membuat kebijakan pendidikan tidak bisa disamakan begitu saja dengan wilayah yang memiliki akses transportasi darat secara merata.
Kita perlu melihat kondisi pendidikan di Pulau Sulabesi, Mangoli, hingga desa-desa yang jauh dari pusat kecamatan dan pusat kabupaten.
Misalnya, anak-anak di wilayah Mangoli Utara, Mangoli Tengah, Mangoli Barat, Mangoli Timur, Sulabesi Barat, dan wilayah lainnya membutuhkan pemetaan akses pendidikan berdasarkan kondisi desa masing-masing.
Ada beberapa persoalan yang patut diperiksa secara serius. Pertama, jarak antara tempat tinggal dan sekolah. Tidak semua desa memiliki sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Ketika anak menyelesaikan SD, mereka mungkin harus melanjutkan ke SMP yang berada di desa atau kecamatan lain. Demikian pula ketika menyelesaikan SMP, mereka harus mencari SMA atau SMK yang lebih jauh.
Bagi keluarga yang mampu, persoalan tersebut mungkin dapat diatasi dengan biaya transportasi, tempat tinggal, atau menyekolahkan anak di pusat kecamatan. Tetapi bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, jarak bisa berubah menjadi hambatan ekonomi yang nyata.
Kedua, transportasi pendidikan belum boleh dianggap sebagai persoalan pribadi keluarga. Dalam konteks kepulauan, transportasi merupakan bagian dari infrastruktur pelayanan pendidikan. Anak yang harus menyeberang laut, menggunakan kendaraan dengan kondisi jalan yang tidak memadai, atau berjalan kaki dalam jarak jauh membutuhkan perhatian khusus pemerintah. Kita tidak boleh membebankan seluruh konsekuensi geografis kepada orang tua.
Ketiga, keterbatasan ekonomi keluarga.
Biaya pendidikan tidak hanya berupa uang sekolah. Ada biaya seragam, buku, alat tulis, transportasi, makan, tempat tinggal, dan kebutuhan pendukung lainnya.
Bahkan ketika sekolah tidak memungut biaya pendidikan, seorang anak tetap bisa kehilangan kesempatan belajar karena keluarganya tidak mampu membiayai perjalanan menuju sekolah.
Keempat, pemerataan guru dan kualitas pembelajaran. Membangun gedung sekolah tanpa memastikan tersedianya guru yang cukup dan sesuai kompetensi merupakan kebijakan yang tidak menyelesaikan persoalan secara utuh.
Pemerintah perlu memeriksa distribusi guru berdasarkan mata pelajaran, sekolah, jumlah rombongan belajar, beban mengajar, serta kondisi geografis. Jangan sampai sekolah di pusat kecamatan memiliki tenaga pendidik relatif lengkap, sementara sekolah di wilayah terpencil menghadapi kekurangan guru.
Dengan demikian, persoalan pendidikan di Kepulauan Sula harus dilihat sebagai persoalan akses, distribusi sumber daya, kemampuan ekonomi, dan kualitas pelayanan publik secara bersamaan.
2. Data putus sekolah: Sinyal yang harus segera ditindaklanjuti
Selain data partisipasi pendidikan, kita juga perlu melihat angka putus sekolah yang dipublikasikan melalui Portal Satu Data Maluku Utara.
Berdasarkan data tahun 2025 yang bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, kondisi Kepulauan Sula tercatat sebagai berikut.
Jenjang Jumlah siswaPutus sekolah berdasarkan Persentase yakni: SMA dengan total siswa 2.848 terdapat 59 orang atau 2,07% putus sekolah sedangkan SMK sebanyak 1.228 siswa dengan 33 atau 2,69% siswa putus sekolah. (Sumber: Satu Data Maluku Utara, data tahun 2025. Satu Data Maluku Utara). Sebanyak 92 siswa SMA dan SMK tercatat putus sekolah 92 siswa dengan rincian SMA: 59 siswa dan SMK: 33 siswa. Perhitungan gabungan dua jenjang dari data resmi tahun 2025, bukan angka seluruh jenjang pendidikan.
Angka 92 siswa ini tidak boleh dipandang sebagai statistik biasa. Di balik setiap angka terdapat seorang anak yang kehilangan kesempatan menyelesaikan pendidikan pada tahun ajaran yang bersangkutan.
Kita harus bertanya, siapa mereka? Dari desa mana? Apa penyebab mereka berhenti sekolah? Apakah karena faktor ekonomi, jarak, perkawinan usia anak, bekerja, persoalan keluarga, atau faktor lainnya?
Yang lebih penting, apakah pemerintah daerah sudah memiliki mekanisme untuk menghubungi mereka, mengetahui penyebabnya, dan mengembalikan mereka ke jalur pendidikan?
Data agregat belum menjawab semua pertanyaan tersebut. Karena itu, pemerintah harus membuka data pendidikan yang lebih terperinci dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas peserta didik.
Ada satu hal yang juga harus diperhatikan: data putus sekolah SMA dan SMK tersebut tidak boleh dianggap mewakili seluruh persoalan putus sekolah di Kepulauan Sula. Kita masih membutuhkan data SD, SMP, madrasah, pendidikan nonformal, dan anak usia sekolah yang sama sekali belum pernah bersekolah.
3. Persoalan kewenangan: Pemerintah kabupaten dan provinsi tidak boleh saling melempar tanggung jawab, Ini salah satu persoalan penting yang perlu dikritisi.
Pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi berdasarkan kewenangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta pembagian urusan di dalamnya, kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah tidak berada pada satu tingkat pemerintahan saja.
Secara umum pembagiannya adalah:
- Pemerintah kabupaten berwenang mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar (SD dan SMP), serta pendidikan nonformal.
- Pemerintah provinsi berwenang mengelola pendidikan menengah (SMA dan SMK) serta pendidikan khusus.
- Pemerintah pusat memiliki kewenangan nasional, termasuk kebijakan dan standar pendidikan.
- Madrasah berada dalam pembinaan Kementerian Agama sesuai kewenangan penyelenggaraan pendidikan madrasah.
Pembagian ini membawa konsekuensi bahwa persoalan pendidikan di Kepulauan Sula harus ditangani melalui koordinasi lintas pemerintahan.
Misalnya, jika seorang anak dari desa di Kecamatan Mangoli Utara menyelesaikan SMP tetapi kesulitan melanjutkan ke SMA, pemerintah kabupaten tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa SMA merupakan urusan provinsi.
Sebaliknya, pemerintah provinsi juga tidak bisa mengabaikan persoalan keterjangkauan sekolah menengah hanya karena anak tersebut berasal dari wilayah yang secara administratif berada di bawah pemerintah kabupaten.
Pemerintah kabupaten mengetahui kondisi desa dan keluarga. Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab pengelolaan SMA dan SMK. Keduanya harus membangun sistem pelayanan yang saling terhubung.
Jangan sampai kewenangan pemerintahan menjadi batas bagi masa depan seorang anak.
4. Infrastruktur sekolah harus mengikuti kebutuhan penduduk, bukan sekadar pertimbangan administratif
Kita perlu mengubah cara pandang dalam membangun infrastruktur pendidikan. Selama ini, keberhasilan pembangunan sering kali ditunjukkan melalui jumlah gedung sekolah, ruang kelas, rehabilitasi bangunan, atau pengadaan fasilitas.
Semua itu penting. Namun, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah apakah anak-anak dapat mengakses sekolah dengan mudah dan memperoleh pembelajaran yang berkualitas.
Data jumlah sekolah juga harus dibaca bersama persebaran penduduk.
Portal Satu Data Maluku Utara mencatat pada 2025 terdapat 17 SMA dan 16 SMK di Kepulauan Sula. Angka ini memberikan gambaran kapasitas kelembagaan pendidikan menengah, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan apakah distribusinya sudah merata. Sebab 16 atau 17 sekolah yang tersebar di wilayah kepulauan tidak otomatis menjamin setiap anak memiliki akses yang sama.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi berdasarkan beberapa indikator:
* Jarak tempuh dari desa ke sekolah terdekat.
* Waktu perjalanan normal dan pada musim cuaca buruk.
* Ketersediaan transportasi darat dan laut.
* Jumlah anak usia sekolah pada setiap desa.
* Daya tampung sekolah dan jumlah rombongan belajar.
* Ketersediaan guru berdasarkan mata pelajaran.
* Kondisi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan internet.
* Jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan pada setiap jenjang.
Dari pemetaan tersebut, pemerintah dapat menentukan apakah suatu wilayah membutuhkan pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas, sekolah satu atap, unit layanan pendidikan, asrama pelajar, atau subsidi transportasi.
Kebijakan pembangunan sekolah baru harus berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar kepentingan pemerataan proyek pembangunan.
Kadang-kadang, solusi terbaik bukan membangun gedung baru, melainkan menyediakan transportasi sekolah yang terjamin, asrama yang aman, atau memperbaiki sekolah yang sudah ada.
5. Jangan biarkan kondisi ekonomi menentukan siapa yang berhak menjadi sarjana
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah hubungan antara kemiskinan dan keberlanjutan pendidikan.
Pendidikan seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan antargenerasi. Namun, jika anak-anak dari keluarga kurang mampu justru paling sulit mengakses pendidikan menengah, maka pendidikan berisiko mereproduksi ketimpangan sosial.
Data administrasi kependudukan yang diolah Katadata dari Dukcapil untuk Desember 2024 menunjukkan bahwa dari sekitar 100,64 ribu penduduk Kepulauan Sula, sekitar 21,64 persen tercatat tidak atau belum sekolah dan 11,66 persen belum tamat SD. Sementara itu, penduduk yang telah menamatkan pendidikan tinggi sekitar 6,79 persen. Databoks
Angka tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Ini merupakan komposisi pendidikan seluruh penduduk, bukan angka anak usia sekolah yang sedang tidak bersekolah. Kelompok usia dan riwayat pendidikan penduduk juga memengaruhi hasilnya.
Namun, data itu tetap menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Sula masih membutuhkan kerja panjang.
Kita tidak boleh puas hanya karena ada anak-anak Sula yang berhasil menjadi sarjana. Kita harus memastikan semakin banyak anak memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai pendidikan tinggi.
Pemerintah daerah perlu memperkuat beasiswa berbasis kondisi ekonomi dan prestasi, bantuan biaya transportasi, dukungan tempat tinggal bagi pelajar dari desa terpencil, serta pendampingan bagi anak yang berisiko putus sekolah.
Bantuan pendidikan jangan hanya diberikan kepada mereka yang sudah berhasil memperoleh prestasi akademik tinggi. Anak yang hampir berhenti sekolah karena kemiskinan juga harus menjadi prioritas.
6. Apa yang harus dilakukan? Saatnya menghadirkan Gerakan Sula Tidak Boleh Ada Anak Putus Sekolah
Kritik terhadap kebijakan pendidikan harus disertai tawaran solusi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu membangun program yang terukur, memiliki penanggung jawab, anggaran, jadwal, dan indikator keberhasilan.
Saya menawarkan sebuah agenda kebijakan yang dapat disebut Gerakan Sula Tidak Boleh Ada Anak Putus Sekolah (GERAKAN SULA TUNTAS PENDIDIKAN).
Program ini dapat dilaksanakan melalui tujuh langkah operasional.
A. Satu desa, satu peta anak usia sekolah
Pemerintah kabupaten melalui Dinas Pendidikan harus bekerja sama dengan pemerintah desa, kecamatan, sekolah, BPS, dan instansi terkait untuk melakukan pendataan anak usia sekolah.
Pendataan harus mencakup:
- Anak usia 7–12 tahun yang belum bersekolah.
-Anak usia 13–15 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP.
- Anak usia 16–18 tahun yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK.
- Anak yang sudah terdaftar tetapi tidak aktif mengikuti pembelajaran.
- Anak yang putus sekolah karena ekonomi, jarak, keluarga, pekerjaan, atau alasan lainnya.
- Anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan layanan pendidikan memadai.
Target operasional yakni dalam 100 hari pertama, seluruh desa memiliki data dasar anak usia sekolah yang belum mengakses pendidikan atau berisiko putus sekolah.
Data ini harus diperbarui secara berkala, bukan sekadar menjadi laporan administratif.
B. Program transportasi pelajar wilayah kepulauan
Pemerintah harus mulai melihat transportasi sebagai bagian dari pelayanan pendidikan.
Bentuk programnya dapat berupa:
- Subsidi transportasi pelajar bagi anak dari desa yang jauh dari sekolah.
- Penyediaan angkutan pelajar pada rute yang memiliki jumlah siswa memadai.
- Dukungan transportasi laut yang aman untuk wilayah yang membutuhkan penyeberangan.
- Bantuan biaya perjalanan bagi siswa dari wilayah terpencil.
- Kerja sama dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk menyediakan layanan antar-jemput yang memenuhi standar keselamatan.
Pemerintah tidak perlu memaksakan satu model transportasi untuk seluruh wilayah. Kondisi Mangoli tentu tidak selalu sama dengan Sulabesi. Kebijakan harus disesuaikan dengan kebutuhan geografis setiap desa.
C. Asrama pelajar untuk wilayah yang sulit dijangkau
Untuk wilayah yang jaraknya terlalu jauh dan tidak memungkinkan transportasi harian, pemerintah perlu mempertimbangkan pembangunan atau pengembangan asrama pelajar.
Asrama tersebut dapat diprioritaskan bagi siswa SMP, SMA, dan SMK yang berasal dari desa terpencil. Tetapi pembangunan asrama tidak boleh hanya berorientasi pada bangunan fisik. Harus ada:
- Pengelola dan pengasuh.
- Pengawasan keselamatan anak.
- Fasilitas sanitasi dan air bersih.
- Kebutuhan makan dan kesehatan.
- Ruang belajar dan pendampingan akademik.
- Mekanisme perlindungan anak.
Program ini dapat dijalankan melalui kolaborasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan.
D. Pemerataan guru berdasarkan kebutuhan sekolah
Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula dan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara harus melakukan audit distribusi guru.
Audit ini harus mengungkap sekolah yang mengalami kekurangan guru, kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu, kekurangan guru mata pelajaran inti, serta sekolah yang memiliki tenaga pendidik tetapi tidak sesuai kebutuhan pembelajaran.
Langkah selanjutnya adalah:
- Redistribusi guru berdasarkan kebutuhan riil.
- Pemberian insentif penugasan di wilayah khusus sesuai ketentuan.
- Penguatan pelatihan kompetensi guru.
- Pemanfaatan pembelajaran digital untuk mendukung sekolah yang kekurangan guru, tanpa menggantikan kehadiran guru secara langsung.
- Monitoring kehadiran dan pelaksanaan pembelajaran.
Jangan sampai anak-anak di pusat kabupaten memperoleh pelayanan pendidikan yang lebih baik hanya karena sekolahnya lebih mudah dijangkau.
E. Beasiswa dan bantuan pendidikan berbasis kebutuhan
Pemerintah perlu mengembangkan skema bantuan yang tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga keberlanjutan pendidikan.
Bentuknya antara lain:
- Beasiswa bagi keluarga miskin dan rentan.
- Bantuan perlengkapan sekolah.
- Subsidi transportasi.
- Bantuan tempat tinggal bagi siswa yang harus menetap di luar desa.
- Beasiswa pendidikan tinggi bagi lulusan SMA/SMK berprestasi dari keluarga kurang mampu.
Program ini perlu disinergikan dengan PIP, KIP, dan berbagai program bantuan pendidikan pemerintah pusat agar tidak terjadi tumpang tindih.
Pemerintah juga harus memastikan anak yang sudah memenuhi persyaratan tidak kehilangan hak hanya karena persoalan administrasi.
F. Mengembangkan pendidikan vokasi sesuai potensi Kepulauan Sula
Pendidikan tidak boleh hanya diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mencari pekerjaan di luar daerah. Kepulauan Sula memiliki potensi perikanan, pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, dan ekonomi lokal.
Karena itu, pendidikan vokasi perlu diarahkan pada kebutuhan pembangunan daerah.
SMK harus diperkuat melalui program keahlian yang relevan, seperti:
- Agribisnis dan pengolahan hasil pertanian.
- Perikanan dan pengolahan hasil laut.
- Teknologi pengolahan pangan lokal.
- Teknologi informasi dan komunikasi.
- Kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro.
- Pariwisata dan pengelolaan potensi bahari.
Kerja sama sekolah dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi perlu diperkuat agar lulusan memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan.
G. Membentuk forum koordinasi pendidikan daerah kepulauan
Persoalan pendidikan tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan saja. Pemerintah perlu membentuk forum koordinasi yang melibatkan:
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
- Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
- Dinas Pendidikan kabupaten dan provinsi.
- Kantor Kementerian Agama.
- Bappeda.
- Dinas Sosial.
- Dinas Perhubungan.
- Pemerintah kecamatan dan desa.
- Sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi.
- Organisasi masyarakat dan tokoh pendidikan.
Forum tersebut bertugas menyusun peta masalah, menentukan prioritas, mengintegrasikan anggaran, dan mengevaluasi pelaksanaan program.
Dengan demikian, tidak ada lagi persoalan anak yang tidak melanjutkan sekolah yang dibiarkan tanpa kejelasan siapa yang bertanggung jawab.
7. Peta jalan pelaksanaan: Jangan berhenti pada janji
Agar usulan ini tidak menjadi gagasan yang hanya bagus di atas kertas, berikut tahapan pelaksanaan yang dapat dijadikan agenda pemerintah daerah.
Pemerintah juga harus menetapkan indikator kinerja yang jelas:
- Penurunan angka putus sekolah pada setiap jenjang.
- Peningkatan APM SMP dan SMA.
- Peningkatan angka transisi lulusan SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK.
- Penurunan jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
- Peningkatan pemerataan guru.
- Penurunan jumlah siswa yang terkendala transportasi.
- Peningkatan penyelesaian pendidikan hingga jenjang menengah.
Anggaran program harus dimasukkan ke dalam RKPD dan APBD sesuai kewenangan masing-masing pemerintah. Pemerintah provinsi dan kabupaten perlu menyusun pembiayaan bersama untuk program lintas kewenangan, dengan pembagian tanggung jawab yang tertulis dan dapat diawasi publik.
Setiap tahun, hasilnya harus diumumkan melalui laporan kinerja pendidikan daerah. Masyarakat berhak mengetahui berapa anak yang berhasil kembali bersekolah, berapa sekolah yang mendapatkan tambahan guru, dan berapa anggaran yang benar-benar digunakan untuk memperluas akses pendidikan.
Ukuran keberhasilan bukan banyaknya program yang diluncurkan, tetapi banyaknya anak yang berhasil diselamatkan masa depannya.
8. Pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan, bukan sekadar pelengkap APBD
Kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar kepada para pengambil kebijakan: sejauh mana anggaran pembangunan daerah benar-benar berpihak kepada masa depan anak-anak?
Pemerintah daerah harus berani mengevaluasi komposisi belanja pendidikan, efektivitas program, ketepatan sasaran, dan hasil yang dicapai.
Anggaran pendidikan bukan sekadar kewajiban memenuhi angka 20 persen sebagaimana amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Anggaran tersebut harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peserta didik.
Pemerintah harus membedakan antara anggaran yang terlihat besar dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang benar-benar menyelesaikan masalah di lapangan.
Jangan sampai pembangunan fisik lebih mudah dipertanggungjawabkan daripada keberhasilan menyelamatkan anak-anak yang hampir putus sekolah.
Jangan sampai program pendidikan ramai dalam laporan, tetapi seorang anak di desa terpencil masih harus berjalan jauh untuk mencapai sekolah.
Pembangunan pendidikan harus menjadi investasi jangka panjang, bukan sekadar kegiatan tahunan yang selesai setelah laporan pertanggungjawaban dibuat.
9. Kepahlawanan hari ini adalah memperjuangkan masa depan generasi Sula
Pada akhirnya, peringatan Hari Pahlawan tidak seharusnya hanya berhenti pada penghormatan terhadap masa lalu.
Kita harus menerjemahkan nilai perjuangan para pahlawan ke dalam tanggung jawab hari ini.
Jika dahulu para pahlawan berjuang melawan penjajahan fisik, maka generasi sekarang memiliki tanggung jawab melawan kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan.
Kita tidak boleh membiarkan tempat kelahiran menentukan sejauh mana seorang anak dapat bermimpi.
Anak yang lahir di Sanana harus memiliki kesempatan yang sama dengan anak yang lahir di desa-desa terpencil Mangoli. Anak dari keluarga petani, nelayan, buruh, maupun keluarga kurang mampu harus memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
Jangan sampai anak-anak Sula hanya menjadi penonton kemajuan daerahnya sendiri karena tidak memperoleh kesempatan pendidikan yang memadai.
Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya hadir ketika meresmikan gedung sekolah, tetapi juga hadir ketika mendengar keluhan orang tua yang kesulitan membiayai transportasi anaknya.
Kita membutuhkan kebijakan yang tidak hanya menghitung jumlah sekolah, tetapi juga menghitung berapa banyak anak yang belum dapat menjangkaunya.
Dan kita membutuhkan keberanian politik untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan Kepulauan Sula.
Penutup: Jangan biarkan anak Sula mewarisi keterbatasan
Para pahlawan telah mewariskan kemerdekaan kepada kita. Mereka tidak berjuang agar generasi berikutnya hanya menikmati upacara, pidato, dan simbol-simbol penghormatan. Mereka berjuang agar bangsa ini memiliki masa depan.
Karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat menjadikan pendidikan sebagai perjuangan bersama.
Kepulauan Sula tidak kekurangan anak-anak yang memiliki mimpi besar. Yang harus kita pastikan adalah tersedianya jalan agar mimpi itu dapat dicapai.
Jangan biarkan seorang anak kehilangan masa depan hanya karena sekolah terlalu jauh dari rumahnya. Jangan biarkan seorang anak berhenti belajar karena orang tuanya tidak mampu membayar ongkos perjalanan. Jangan biarkan seorang anak kehilangan kesempatan menjadi sarjana hanya karena ia dilahirkan di sebuah desa yang jauh dari pusat pemerintahan.
Pahlawan telah memperjuangkan kemerdekaan. Sekarang, tugas kita adalah memperjuangkan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan.
Sebab, kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya ketika sebuah bangsa terbebas dari penjajahan, tetapi ketika setiap anak memiliki kesempatan yang adil untuk menentukan masa depannya.
Pahlawan sudah berjuang. Jangan biarkan anak Sula terus menunggu jalan menuju sekolah. Selamat hari pahlawan..
Waulahu Alam Bissawab
Waiipa, 10 November 2026
Komentar
Posting Komentar