Oleh: Sahrul Takim
Ketika Idealisme Kader Harus Berubah Menjadi Kekuatan Ekonomi
Enam belas tahun bukan waktu yang pendek bagi sebuah organisasi. Ia adalah rentang waktu yang cukup sebab HIPKA sebagai wadah para alumni HMI yang memilih jalan pengabdian melalui dunia usaha—memasuki usia ke-16. Sebab ukuran keberhasilan sebuah organisasi tidak semata-mata dapat dilihat dari banyaknya kegiatan, panjangnya struktur kepengurusan, atau ramainya forum silaturahmi. Ukuran yang lebih substansial adalah sejauh mana organisasi mampu melahirkan perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Tulisan mengenai 16 tahun HIPKA menegaskan gagasan tersebut: alumni HMI perlu mentransformasikan idealisme menjadi kekuatan ekonomi melalui produksi, perdagangan, investasi, inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat.
HMI sejak awal bukan sekadar organisasi yang mengajarkan kader untuk pandai berbicara. Di dalam tradisinya terdapat latihan berpikir, keberanian bersikap, kemampuan membaca realitas, serta dorongan untuk memberi manfaat bagi umat dan bangsa. Jangan sampai kita begitu fasih berbicara tentang perubahan sosial, tetapi masih gagap ketika dituntut menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan sampai kita mampu mengkritik ketimpangan ekonomi, tetapi tidak cukup kuat membangun perusahaan, koperasi, UMKM, jaringan perdagangan, maupun investasi yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat. Di sinilah HIPKA menemukan relevansinya.
HIPKA seharusnya tidak berhenti menjadi rumah berkumpulnya para pengusaha alumni HMI. Ia harus menjadi mesin penghubung kekuatan ekonomi kader. Pengusaha senior tidak hanya menjadi nama besar dalam struktur organisasi, tetapi menjadi mentor bagi generasi muda. Pengusaha muda tidak hanya datang membawa proposal, tetapi membawa gagasan, inovasi dan keberanian mengambil risiko. Perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat mencetak sarjana, tetapi menjadi sumber riset dan inovasi. Lembaga keuangan tidak hanya menjadi tempat mencari pembiayaan, tetapi menjadi mitra pertumbuhan. Pemerintah pun semestinya hadir sebagai regulator dan fasilitator yang menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. Ekosistem semacam inilah yang dibutuhkan agar potensi ekonomi alumni tidak berjalan sendiri-sendiri.
Namun, ada satu persoalan yang tidak boleh dihindari yakni jangan sampai kemandirian ekonomi berubah menjadi ketergantungan baru kepada kekuasaan.
Ini adalah kritik yang penting. Dunia usaha membutuhkan pemerintah, tetapi pengusaha tidak boleh kehilangan independensinya karena pemerintah. Sinergi dengan pemerintah, BUMN, BUMD, lembaga keuangan dan berbagai institusi publik tentu diperlukan. Tetapi hubungan tersebut harus dibangun berdasarkan profesionalisme, transparansi dan kepentingan pembangunan, bukan karena kedekatan personal atau politik. Tulisan yang menjadi rujukan opini ini secara tegas menempatkan prinsip tersebut sebagai bagian penting dari arah HIPKA yakni bukan meminta jatah dari pemerintah, melainkan menciptakan nilai tambah bagi negeri.
Sebab pengusaha yang besar karena koneksi kekuasaan belum tentu memiliki fondasi bisnis yang kuat. Tetapi pengusaha yang tumbuh karena inovasi, kerja keras, profesionalisme dan kepercayaan pasar memiliki kemungkinan membangun usaha yang lebih berkelanjutan. Karena itu, cita-cita melahirkan “konglomerat baru” dari rahim KAHMI semestinya tidak dimaknai sebagai perlombaan mengumpulkan kekayaan untuk segelintir orang. Ia harus dimaknai sebagai upaya membangun kekuatan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas kepemilikan usaha, menghidupkan rantai pasok, meningkatkan nilai tambah produk lokal dan membuka kesempatan bagi generasi berikutnya.
Di sinilah nilai-nilai Islam memberikan fondasi moral yang penting. Dalam perspektif Islam, kekayaan bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kekayaan diperoleh dan untuk apa ia digunakan. Al-Qur'an mengingatkan manusia agar mencari kebahagiaan akhirat melalui apa yang dianugerahkan Allah, tanpa melupakan bagian kehidupan dunia sebagaimana pesan QS. Al-Qasas: 77. Dengan demikian, menjadi pengusaha bukan sekadar persoalan mengejar keuntungan, tetapi juga persoalan amanah. Kejujuran dalam transaksi, keadilan terhadap pekerja, kepatuhan terhadap hukum, tanggung jawab terhadap konsumen dan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari etika ekonomi yang tidak boleh ditanggalkan.
Maka HIPKA perlu membangun satu budaya baru yakni budaya menciptakan, bukan sekadar meminta; budaya berinvestasi, bukan hanya berbagi proposal; budaya membangun pasar, bukan sekadar mencari proyek; dan budaya melahirkan pengusaha baru, bukan hanya mempertahankan pengusaha lama.
Jika seorang kader HMI setelah lulus mampu mendirikan usaha dan mempekerjakan sepuluh orang, ia telah memberikan manfaat. Jika usahanya berkembang dan mampu mempekerjakan seratus orang, manfaatnya semakin luas. Jika kemudian ia mampu melahirkan sepuluh pengusaha baru, maka sesungguhnya ia telah membangun sebuah ekosistem. Inilah transformasi yang jauh lebih penting daripada sekadar kebanggaan bahwa seorang alumni memiliki perusahaan besar.
Karena itu, HIPKA harus berani masuk ke wilayah yang lebih konkret. Dibutuhkan inkubator bisnis, pendampingan UMKM, akses pembiayaan, literasi keuangan, penguatan digitalisasi, pelatihan manajemen, pendampingan legalitas, akses pasar, pengembangan rantai pasok, hingga hilirisasi potensi ekonomi daerah. Pengusaha muda di daerah jangan hanya menjadi penonton ketika pusat pertumbuhan ekonomi berada di kota-kota besar. Mereka harus diberikan kesempatan untuk menjadi produsen, distributor, investor dan pemilik usaha di tanah kelahirannya sendiri.
Bagi daerah-daerah seperti Kepulauan Sula, gagasan tersebut bahkan memiliki relevansi yang sangat besar. Potensi daerah tidak cukup hanya dipuji dalam pidato. Ia harus diolah menjadi komoditas, industri, jasa, pariwisata, ekonomi kreatif dan berbagai bentuk usaha yang memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Jangan sampai daerah kaya sumber daya tetapi masyarakatnya hanya menjadi pasar. Jangan sampai hasil bumi keluar dalam bentuk bahan mentah, sementara nilai ekonominya justru dinikmati di tempat lain. Di sinilah entrepreneurship alumni HMI seharusnya mengambil peran.
Perubahan cara berpikir ini sangat penting. Sebab bangsa tidak akan menjadi kuat hanya karena memiliki banyak pejabat, banyak akademisi, atau banyak aktivis. Bangsa menjadi kuat ketika memiliki manusia yang mampu menciptakan pengetahuan, teknologi, perusahaan, lapangan pekerjaan, produk, pasar dan inovasi. Aktivisme tidak boleh berhenti di jalanan. Intelektualitas tidak boleh berhenti di ruang seminar. Idealisme tidak boleh berhenti di mimbar. Semuanya harus menemukan bentuk nyata dalam kehidupan masyarakat.
Pada akhirnya, 16 tahun HIPKA seharusnya bukan hanya menjadi catatan perjalanan organisasi, tetapi menjadi cermin untuk melihat masa depan. Apakah HIPKA akan tetap menjadi forum pertemuan para pengusaha, atau berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menghubungkan seluruh potensi alumni HMI.
Sebab kader HMI tidak seharusnya “hilang” setelah meninggalkan kampus. Ia hanya berpindah medan pengabdian: dari ruang diskusi menuju ruang produksi; dari membaca buku menuju membaca peluang; dari menyampaikan gagasan menuju menciptakan produk; dari berbicara tentang kesejahteraan menuju menciptakan lapangan pekerjaan; dan dari memperjuangkan kemandirian secara teoritis menuju membangun kemandirian ekonomi secara konkret.
Jika itu dapat diwujudkan, maka HIPKA bukan sekadar organisasi pengusaha.
HIPKA dapat menjadi salah satu jalan bagaimana idealisme HMI menemukan bentuk ekonominya: menciptakan kekayaan tanpa kehilangan integritas, membangun perusahaan tanpa kehilangan kepedulian sosial, mengejar keuntungan tanpa meninggalkan keadilan, dan menjadi besar tanpa membuat orang lain menjadi kecil.
Sebab pada akhirnya, kekayaan yang paling bermakna bukanlah kekayaan yang hanya bertambah di rekening pribadi, tetapi kekayaan yang berputar menjadi kesempatan, pekerjaan, pemberdayaan dan kemaslahatan bagi orang banyak.
Wallahu alam Bissawab.
Waiipa Cazica, 2 Oktober 2026
Komentar
Posting Komentar