Langsung ke konten utama

Tuntut Pemprov Membagi Kue Pembangunan Secara Adil


Kepulauan Sula (Kepsul) merupakan salah satu Kabupaten di Maluku Utara
(Malut) yang cukup jauh jangkauannya, dengan Ibu Kota Provinsi. Kerena jarak jang jauh, kadang, Pemprov 'lupa', bila Sula merupakaian bagian, dari Malut. 'Kue' pembangunanya juga sering dibagi tak merata. Sula
kadang hanya mendapat sisa dari pembagian kue-kue pembangunan tersebut. ''Selamat ulang tahun, semoga dimomentum HUT ini Pemprov lebih giat
melakukan pembangunan di segala sektor. Terpenting dari pembangunan
itu, seluruh masyarakat harus merasakan dampaknya. Jangan di daerah
lain dapatnya besar, sementara di Sula tak dapat apa-apa,'' kata
Akademisi STAI Babussalam Kepsul, Syahrul Takim, Minggu (11/10) dua pecan lalu.

Menurutnya dalam APBD 2015, kue pembangunan untuk Sula cukup
kecil dibandingan dengan daerah lain. Padahal di Sula masih
banyak kebutuhan pembangunan. Meski begitu dia mengaku untuk bantuan pendidikan, melalui STAI Babaussalam, Pemprov juga memberikan andilnya. Dia berharap
ke depan bantuan pendidikan masih tetap ada. Rizal Umaternate, salah satu Mahasiswa Kepulauan Sula, menyoroti hal yang sama. Menurutnya selain pemerataan kue pembangunan, akses Pemprov ke Sanana juga harus dibuka. Salah satunya melalui jalur transportasi
udara yang sampai sekarang masalah bandara belum juga
terselesaikan. ''Setiap masalah yang ada di Sula juga bagian
dari Pemprov Malut, sebab di Sula juga adalah daerah Malut,'' tandasnsya
Sejumlah siswa di Sanana, juga meminta, bantuan pendidikan baik
fasilitas, sarana dan prasarana, harus diberikan Pemprov Malut,
agar dari sisi fasilitas bisa sama dengan sekolah lain terutama
sekolah- sekolah di Ternate. ''Kami di Sula juga bisa
bersaing, dengan siswa-siswa yang ada di Ternate atau daerah lain di
Indonesia. Harapan kami dunia pendidikan di Sula juga diperhatian
pemerintah Provinsi,'' tutur, Nurhartini Buamona, salah satu siswa SMP 1 Sanana. Begitu juga para pedagang bawang rica tomat (Barito), dan pedagang ikan, di pasar
Basanohi Sanana, tak meminta yang muluk-muluk. ''Kalau kami yang
penting pasarnya bagus, tempat berjualan layak itu sudah cukup,
agar kami bisa berjualan dengan baik dengan begitu hasilnya selain
untuk makan juga untuk keperluan sekolah anak- anak,'' Burhanudin salah satu pedagang.(ul)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketidakadilan yang Membusuk: Ketika Prioritas Publik Menghukum Guru Honorer

Oleh: Sahrul Takim Pendahuluan: Angka yang mengoyak Hati Tidak ada yang lebih mengoyak nurani kolektif daripada melihat angka-angka, angka yang seharusnya merepresentasikan penghargaan negara terhadap kerja, pengabdian, dan martabat manusia, tetapi justru membuka tabir tentang betapa kelirunya arah prioritas kebijakan publik. Pada awal tahun 2026, masyarakat Indonesia disuguhi fakta yang mengejutkan melalui pemberitaan media massa mengenai besaran gaji pegawai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala dapur disebut menerima gaji hingga tujuh juta rupiah per bulan, ahli gizi dan akuntan di kisaran lima juta rupiah, pengantar makanan sekitar tiga juta rupiah, bahkan tukang cuci piring memperoleh sekitar dua juta lima ratus ribu rupiah. Angka-angka ini pada dasarnya bukan persoalan jika berdiri sendiri, sebab setiap pekerjaan memang layak memperoleh upah yang manusiawi. Namun persoalan serius muncul ketika angka-angka tersebut dibandingkan dengan realitas yang dialami guru honorer di I...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Miliaran Rupiah Tanpa Jejak; PPJ dan Korban Nyawa di Kota Sanana

Oleh: Sahrul Takim  Ada ironi besar yang terus dibiarkan tumbuh di Kabupaten Kepulauan Sula yakni rakyat membayar untuk penerangan, namun yang diperoleh bertahun-tahun hanya kegelapan. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dipungut rutin, disiplin, dan nyaris tanpa celah. Namun hasilnya? Kota Sanana di malam hari justru menampilkan wajah kumuh, gelap, dan berbahaya sebuah potret keburukan tata kelola anggaran daerah yang telanjang di depan mata publik. Secara normatif, PPJ adalah pajak daerah yang dipungut melalui rekening listrik PLN berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Skemanya sederhana: setiap pembelian token listrik prabayar, masyarakat otomatis membayar tambahan 10 persen untuk PPJ. Dana ini langsung masuk ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertanyaannya sederhana tapi agak aneh adalah kemana perginya uang itu? Dengan jumlah pelanggan listrik di Kepulauan Sula yang terus bertambah selama kurang lebih 20 tahun, akumulasi PPJ yang masuk ke...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PERNIKAHAN ATARA KEMEWAHAN DAN KEBERKAHAN

  Oleh: Sahrul Takim   "Pernikahan bukanlah tentang kemewahan, tapi tentang keberkahan. Maka jangan jadikan ia berat karena mahar yang mahal atau pesta yang berlebihan." ( Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah) Prolog Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Ia bukan hanya sekadar penyatuan dua insan, melainkan juga ibadah yang bernilai tinggi, sarana menjaga kehormatan diri, serta jalan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Realitas kehidupan masyarakat saat ini, sering kali pernikahan justru dibebani dengan biaya yang sangat besar, hingga membuat sebagian orang merasa enggan atau menunda pernikahan karena keterbatasan ekonomi. Bahkan kerap menempuh jalan pintas walau harus memikul dosa besar, hanya karena menghindari tingginya Penetapan Biaya Nikah. Sebagian lain harus memilih mengakhiri perasaan dan perjalanan selanjutnya disebabkan karena tidak memiliki biaya yang besar. Dalam masyarakat...
Posting Komentar
Baca selengkapnya