Demokrasi dalam PILKADA adalah ajang untuk rakyat menentukan pilihan politik secara sadar dan merdeka untuk kepentingan daerah selama lima tahun. Kini definisi itu di nodai dengan pilihan rakyat yang penuh dengan berbagai tendensi, mulai dari ancaman, bayar, provokasi dan praktek kotor lainnya. Sehingga bergeserlah prinsip kemerdekaan dalam menentukan pilihan berubah menjadi transaksi untuk mendapat pilihan.
Politik transaksional cenderung mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan pribadi atau golongan, sehingga merusak integritas dan moralitas dalam sistem demokrasi pada diri masyarakat.M Seharusnya politisi sadari dan mendorong berfokus pada prinsip moral, transparansi, dan kepentingan rakyat tanpa tergoda oleh godaan transaksi material atau kekuasaan. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak kandidat, bukan berdasarkan imbalan langsung. Mendorong perubahan peraturan untuk menutup celah yang memungkinkan terjadinya politik transaksional, seperti memperketat pengawasan dana kampanye. Menunjukkan bahwa politik transaksional sering kali menjadi pintu masuk bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan.
Dalam Konteks Demokrasi Jangan Sampai Membuat Kita Meyakini Bahwa NARASI yang berkualitas lebih kecil Nilainya dari SEPIRING NASI. Dengan narasi yang sehat, kita dapat membangun masa depan daerah ini sesuai keinginan para pejuang pemekaran.
Saat ini rakyat tidak punya pilihan untuk bisa menjaga nilai demokrasi ditengah hempitan demokrasi, rakyat mendapat imbas negatif dari sistem politik pemerintahan yang rapuh, rakyat menjadi sasaran terakhir dalam mempertaruhkan kesejahteraannya dengan kerugian para politisi.
Jadi kesimpulannya Kapitalisasi Demokrasi ini bukan masalah rakyat atau bukan maunya masyarakat, tapi ini adalah rangkaian dari sirkulasi politik buruk dari para elit, Apalagi keyakinan itu datang dari pelaku oknum politisi sejak jaman dulu, yang percaya dengan sepenuh keyakinan dangkal bahwa "Rakyat Lebih Butuh Amplop dengar harga bervariasi dari pada Memaparkan Visi, Misi dan Gagasan. Seolah rakyat lebih Butuh Uang Cash dari pada Gagasan Perubahan.
Faktanya adalah kelompok elit yang memfasilitasi dan memobilisasi praktek kotor ini. Membiasakan secara berulang-ulang sebagai cara efektif menciptakan ketergantungan atau memasung pemilih agar tidak memiliki pilihan lain. Padahal esensi demokrasi itu bukan hanya keharusan untuk memilih tetapi kebebasan dalam memilih.
Saya khawatir jika kenyataan politik ini diterima sebagai sebuah Takdir maka pasti menjadi awal dari keruntuhan peradaban kita Masyarakat sula yang dibangun diatas fondasi Norma Adat istiadat dan Kesusilaan. Hanya segelintir orang yang kaya dari model sistem politik seperti ini tetapi kebanyakan orang akan miskin dan mengalami ketimpangan. Disinilah pintu utama dari munculnya segala kekacauan dimasa depan sebagai efek dari patologi sosial dalam semua aspek kehidupan masyarakat.
Olehnya itu mari kita mengawal proses hingga penetapan hasil pemilihan kepala daerah di kepulauan Sula. Sebab Pilkada yang damai dan berkualitas adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berjalan lancar tanpa konflik, serta dilaksanakan secara adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Pilkada yang damai ditandai dengan minimnya ketegangan politik, adanya kesadaran masyarakat suka untuk menjaga keamanan, serta komitmen para calon bupati dan wakil Bupati dan pendukungnya untuk mematuhi segala aturan yang berlaku.
Kualitas Pilkada tercermin dari proses yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sula, baik dalam memberikan suara maupun dalam pengawasan. Penyelenggara pemilu, seperti KPU Sula dan Bawaslu Kepulauan Sula, memainkan peran penting dalam memastikan prosedur yang akuntabel dan netralitas. Faktor-faktor seperti kampanye yang sehat, penggunaan teknologi untuk transparansi, dan pemberian edukasi politik kepada masyarakat turut mendukung terciptanya Pilkada yang berkualitas.
Hasil dari Pilkada Sula yang damai dan berkualitas sangat diharapkan dapat melahirkan pemimpin negeri Senapan ini yang kredibel dan mampu mengemban amanah rakyat, serta memperkuat stabilitas demokrasi di Kabupaten Kepulauan Sula.
Wallahu alam bissawab.
Komentar
Posting Komentar