Langsung ke konten utama

Tantangan Sumber Daya Manusia di Kepulauan Sula



Oleh: Sahrul Takim

Kabupaten Kepulauan Sula, terletak strategis di Maluku Utara, adalah daerah dengan potensi alam yang melimpah dan pemandangan laut yang memukau. Namun, di balik keindahan tersebut tersembunyi tantangan besar dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), yang memerlukan perhatian serius dan berkelanjutan.

Hingga tahun 2024, Melalui Data yang di rilis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) dengan populasi sekitar 100,39 ribu jiwa, tingkat pendidikan di Kabupaten ini menggambarkan realitas yang memanggil perhatian. Hanya 6,66% penduduk yang menikmati pendidikan tinggi, sebuah angka yang membunyikan alarm mengenai urgensinya peningkatan kualitas pendidikan. Lebih rinci, jumlah penduduk yang mengantongi ijazah D1 dan D2 hanya sebesar 0,78%, sementara lulusan D3 sedikit lebih baik di angka 1,07%.

Kemudian, data menunjukkan bahwa takaran intelektualitas tertinggi melalui pendidikan S1, S2, dan S3 berturut-turut adalah 4,68%, 0,11%, dan 0,008%. (Sumber Porostimur 22 Oktober 2024). Angka ini tidak sekadar menggambarkan jumlah; mereka mengindikasikan tantangan signifikan dalam menyiapkan SDM yang siap bersaing dan berinovasi untuk masa depan kabupaten Kepulauan Sula.

Sebagai gambaran lainnya, lulusan SMA mencapai 25,94%, tetapi ketidakberlanjutan menuju pendidikan lebih tinggi adalah pertanyaan krusial yang harus dijawab. Mengapa transisi pendidikan kurang mulus? Faktor infrastruktur pendidikan, ekonomi, hingga kurangnya kesadaran mungkin menjadi penyebab. Di tingkat provinsi, hal ini menempatkan Kepulauan Sula dalam posisi yang perlu dikejar.

Setelah diriset oleh teman-teman dosen di STAI Babussalam Sula ternyata faktor utama yang melatarbelakangi ini semua adalah kesejahteraan masyarakat. Pendapatan masyarakat saat ini cukup rendah sehingga tidak mampu melanjutkan studi anak-anak mereka pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi ini menyebabkan sebagian lulusan SMA memilih untuk bekerja pada perusahaan pertambangan di daerah lain untuk menghidupkan keluarga sedangkan sebagian lainnya menjadi pengangguran.

Masalah ini merupakan tanggung jawab kolektif yang memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta. Sebab keluar dari daerah tertinggal saja tidak cukup namun pentingnya berkolaborasi dengan semua sektor. Kolaborasi harus diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui metode inovatif, memastikan pendidikan bukan hanya untuk kebutuhan saat ini tetapi juga masa depan Kabupaten ini.

Pendidikan, sebagai investasi yang tak ternilai, adalah kunci untuk membuka pintu bagi perkembangan daerah yang berkelanjutan. Tanpa intervensi strategis dan nyata, potensi Kabupaten Kepulauan Sula berisiko akan terus terkubur. Oleh karena itu, pertanyaannya kini adalah, apakah kita siap mengubah tantangan menjadi peluang dengan tindakan konkrit dan terukur? Bersama, kita harus menjawab panggilan ini dengan aksi yang progresif dari ketiga Kandidat yang sedang berkompetisi dalam pilkada kepulauan Sula demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Sula.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketidakadilan yang Membusuk: Ketika Prioritas Publik Menghukum Guru Honorer

Oleh: Sahrul Takim Pendahuluan: Angka yang mengoyak Hati Tidak ada yang lebih mengoyak nurani kolektif daripada melihat angka-angka, angka yang seharusnya merepresentasikan penghargaan negara terhadap kerja, pengabdian, dan martabat manusia, tetapi justru membuka tabir tentang betapa kelirunya arah prioritas kebijakan publik. Pada awal tahun 2026, masyarakat Indonesia disuguhi fakta yang mengejutkan melalui pemberitaan media massa mengenai besaran gaji pegawai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala dapur disebut menerima gaji hingga tujuh juta rupiah per bulan, ahli gizi dan akuntan di kisaran lima juta rupiah, pengantar makanan sekitar tiga juta rupiah, bahkan tukang cuci piring memperoleh sekitar dua juta lima ratus ribu rupiah. Angka-angka ini pada dasarnya bukan persoalan jika berdiri sendiri, sebab setiap pekerjaan memang layak memperoleh upah yang manusiawi. Namun persoalan serius muncul ketika angka-angka tersebut dibandingkan dengan realitas yang dialami guru honorer di I...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Miliaran Rupiah Tanpa Jejak; PPJ dan Korban Nyawa di Kota Sanana

Oleh: Sahrul Takim  Ada ironi besar yang terus dibiarkan tumbuh di Kabupaten Kepulauan Sula yakni rakyat membayar untuk penerangan, namun yang diperoleh bertahun-tahun hanya kegelapan. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dipungut rutin, disiplin, dan nyaris tanpa celah. Namun hasilnya? Kota Sanana di malam hari justru menampilkan wajah kumuh, gelap, dan berbahaya sebuah potret keburukan tata kelola anggaran daerah yang telanjang di depan mata publik. Secara normatif, PPJ adalah pajak daerah yang dipungut melalui rekening listrik PLN berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Skemanya sederhana: setiap pembelian token listrik prabayar, masyarakat otomatis membayar tambahan 10 persen untuk PPJ. Dana ini langsung masuk ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertanyaannya sederhana tapi agak aneh adalah kemana perginya uang itu? Dengan jumlah pelanggan listrik di Kepulauan Sula yang terus bertambah selama kurang lebih 20 tahun, akumulasi PPJ yang masuk ke...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PERNIKAHAN ATARA KEMEWAHAN DAN KEBERKAHAN

  Oleh: Sahrul Takim   "Pernikahan bukanlah tentang kemewahan, tapi tentang keberkahan. Maka jangan jadikan ia berat karena mahar yang mahal atau pesta yang berlebihan." ( Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah) Prolog Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Ia bukan hanya sekadar penyatuan dua insan, melainkan juga ibadah yang bernilai tinggi, sarana menjaga kehormatan diri, serta jalan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Realitas kehidupan masyarakat saat ini, sering kali pernikahan justru dibebani dengan biaya yang sangat besar, hingga membuat sebagian orang merasa enggan atau menunda pernikahan karena keterbatasan ekonomi. Bahkan kerap menempuh jalan pintas walau harus memikul dosa besar, hanya karena menghindari tingginya Penetapan Biaya Nikah. Sebagian lain harus memilih mengakhiri perasaan dan perjalanan selanjutnya disebabkan karena tidak memiliki biaya yang besar. Dalam masyarakat...
Posting Komentar
Baca selengkapnya